Majalengka, Penalikenews.com – Wakil Bupati Majalengka, Dena M. Ramdhan, turun langsung menyambut aksi ribuan massa yang mengepung Gedung DPRD dan Pendopo, Rabu (08/07/2026). Di tengah tekanan publik yang menguat, kehadiran orang nomor dua di Majalengka itu menjadi penanda bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam.
Aksi yang diikuti ribuan warga dari berbagai elemen petani, pedagang, relawan hingga tenaga kerja dapur MBG berlangsung panas namun tetap terkendali. Massa datang dengan satu tuntutan utama :
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus tetap berjalan dan tidak dihentikan.
Di hadapan massa yang terus menyuarakan tuntutan, Dena M. Ramdhan memilih berdiri langsung di garis depan. Ia membuka dialog terbuka, mendengarkan aspirasi, sekaligus meredam ketegangan yang sempat memuncak.
“Kami hadir di sini untuk mendengar langsung. Aspirasi ini akan kami tampung dan kami kawal agar sampai ke pemerintah pusat,” tegasnya di tengah kerumunan massa.
Situasi sempat memanas saat teriakan “lanjutkan MBG!” menggema dari berbagai sudut. Massa mendesak kepastian, khawatir program yang selama ini menopang ekonomi mereka akan terhenti akibat berbagai isu di tingkat pusat.
Menanggapi hal itu, Dena menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk tetap sejalan dengan kebijakan nasional.
“Kami Pemerintah Kabupaten Majalengka tegak lurus dengan arah kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto,” ujarnya.
Tak hanya Wakil Bupati, Ketua DPRD Kabupaten Majalengka H. Didi Supriadi, SH juga turut menerima perwakilan massa. Keduanya memastikan bahwa aspirasi yang disampaikan tidak akan berhenti di tingkat daerah.
Ketua Presidium MBG Majalengka, Maman Rahmana, dalam orasinya menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk dukungan terhadap program pemerintah, bukan penolakan. Namun ia mengingatkan agar pemerintah tidak membiarkan masyarakat menjadi korban ketidakpastian.
“Kalau program ini terganggu, yang terdampak langsung adalah rakyat kecil. Ini sudah jadi sumber penghidupan,” tegasnya.
Fakta di lapangan menunjukkan kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Harga komoditas seperti telur dan sayuran dilaporkan menurun, sementara peluang kerja dari program MBG yang mampu menyerap puluhan tenaga kerja dalam satu dapur terancam hilang.
Meski berlangsung dalam tensi tinggi, aksi ditutup dengan penyerahan pernyataan sikap kepada Wakil Bupati dan Ketua DPRD. Pemerintah daerah pun berjanji akan segera meneruskan tuntutan tersebut ke pemerintah pusat.(Lintong)
About The Author
