PANGKALPINANG, Penalikenews.com – Wakil Ketua DPRD Babel, Edi Nasapta kembali mendorong hadirnya kapal cepat yang melayani rute Jakarta–Bangka dan Jakarta–Belitung secara rutin, aman dan terjangkau.
Menurut Edi, sebagai provinsi kepulauan, Babel tidak boleh terlalu bergantung pada satu moda transportasi. Ketika penerbangan terganggu, masyarakat harus tetap memiliki pilihan perjalanan agar mobilitas orang dan barang tidak terhenti.
“Keinginan kita sederhana. Jakarta, Pulau Bangka dan Pulau Belitung harus tetap terhubung dalam keadaan apa pun. Kalau konektivitas terjaga, arus orang dan barang akan terus berjalan. Ketika orang dan barang bergerak, uang ikut berputar dan perekonomian masyarakat akan tumbuh,” kata Edi di Pangkalpinang, Senin (7/9/2026).
Dorongan ini merupakan kelanjutan dari pertemuan Edi bersama jajaran Direksi PT ASDP Indonesia Ferry di Jakarta pada 7 Juli 2026. Saat itu, ASDP menyampaikan akan melakukan kajian dan memberikan kepastian awal dalam waktu sekitar dua bulan.
Kini, tepat dua bulan setelah pertemuan tersebut, Edi berharap ASDP segera menyampaikan perkembangan kajian kepada masyarakat dan Pemerintah Provinsi Babel.
“Kami menghormati proses kajian yang sedang dilakukan ASDP. Namun, setelah dua bulan tentu kami berharap sudah ada gambaran awal. Apa hasil kajiannya, apa kendalanya, pelabuhan mana yang memungkinkan, kapal seperti apa yang dibutuhkan, bagaimana perhitungan tarifnya dan apa yang harus disiapkan oleh daerah,” ujarnya.
Edi menegaskan kajian tidak boleh hanya berfokus pada rute Jakarta–Belitung. Pulau Bangka juga harus dimasukkan karena memiliki jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi yang lebih besar.
“Ini bukan hanya kebutuhan Belitung. Pulau Bangka penduduknya jauh lebih banyak dan aktivitas masyarakatnya juga tinggi. Kalau Bangka dan Belitung masuk dalam satu perencanaan, jumlah calon penumpangnya tentu lebih besar dan peluang kapalnya berjalan secara berkelanjutan juga semakin kuat,” jelasnya.
Ini bukan hanya kebutuhan Belitung. Pulau Bangka penduduknya jauh lebih banyak dan aktivitas masyarakatnya juga tinggi. Kalau Bangka dan Belitung masuk dalam satu perencanaan, jumlah calon penumpangnya tentu lebih besar dan peluang kapalnya berjalan secara berkelanjutan juga semakin kuat,” jelasnya.
Untuk Bangka, Edi mengusulkan Pelabuhan Pangkalbalam menjadi salah satu simpul pelayanan. Sementara di Belitung, kesiapan Tanjung Ru maupun Terminal Penumpang Tanjungpandan dapat dikaji untuk kemudian dihubungkan dengan Tanjung Priok, Jakarta.
“Bentuk rutenya silakan dihitung secara teknis. Bisa Bangka–Jakarta dan Belitung–Jakarta dengan jadwal masing-masing, atau disusun dalam satu pola perjalanan yang saling terhubung. Yang terpenting, masyarakat di kedua pulau mendapatkan akses laut cepat menuju Jakarta,” terangnya.
Edi menegaskan kapal cepat bukan untuk menggantikan penerbangan. Kehadiran moda laut justru akan memberikan pilihan sesuai kebutuhan masyarakat.
Kalau harga tiket pesawat murah, penerbangan akan ramai dan itu baik. Kalau kapal cepat tersedia dengan harga terjangkau, kapal juga akan memiliki pasarnya sendiri. Ada masyarakat yang mengutamakan waktu dan memilih pesawat. Ada juga yang ingin membawa barang lebih banyak atau mencari biaya perjalanan yang lebih ringan dan memilih kapal,” ungkapnya.
Menurut Edi, konektivitas yang lebih baik juga akan berdampak terhadap sektor pariwisata, perdagangan, UMKM dan jasa.
“Jangan melihatnya sebagai perebutan penumpang antara kapal dan pesawat. Yang harus kita lakukan adalah memperbesar keseluruhan arus perjalanan. Semakin banyak orang datang, semakin besar pula uang yang dibelanjakan di Bangka Belitung,” tegas Edi.
Ia menilai pelabuhan yang aktif dapat menciptakan aktivitas ekonomi baru, mulai dari kuliner, oleh-oleh, transportasi, penginapan hingga berbagai jasa lainnya.
“Kalau kapal datang dan berangkat secara rutin, pelabuhan akan hidup. Masyarakat bisa membuka warung, menyediakan kendaraan, menjual oleh-oleh dan menawarkan berbagai jasa. Jadi, yang memperoleh manfaat bukan hanya perusahaan kapal, tetapi masyarakat kecil yang mencari penghasilan di sekitar pelabuhan,” tuturnya.
Edi juga meminta Pemprov Babel mengambil peran lebih besar dengan menyatukan kepentingan seluruh kabupaten dan kota agar usulan konektivitas laut memiliki kekuatan lebih besar di hadapan ASDP maupun pemerintah pusat.
“Kami meminta Pemerintah Provinsi, khususnya Bapak Gubernur, untuk memberikan perhatian serius terhadap upaya ini. Pemprov perlu menggalang kekuatan seluruh kabupaten dan kota karena manfaat konektivitas ini bukan hanya untuk daerah yang memiliki pelabuhan,” tegasnya.
Menurutnya, Pemprov perlu menyiapkan data calon penumpang, potensi barang, kesiapan pelabuhan, dukungan angkutan darat serta peluang pariwisata sebagai bahan pembahasan dengan ASDP, Pelindo dan Kementerian Perhubungan.
“Jangan bergerak sendiri-sendiri. Pemerintah Provinsi harus menjadi pengikatnya. Satukan data dan kepentingan seluruh kabupaten dan kota, kemudian bawa usulan yang lengkap kepada ASDP, Pelindo dan Kementerian Perhubungan. Kalau daerah datang dengan kekuatan bersama, perjuangan ini tentu akan lebih didengar,” tegasnya.
Edi berharap kajian tersebut segera menghasilkan langkah konkret, mulai dari rute, jenis dan kapasitas kapal, tarif, frekuensi perjalanan, kesiapan pelabuhan hingga jadwal uji coba.
“Ini bukan sekadar berbicara tentang sebuah kapal. Ini menyangkut ketahanan transportasi, perdagangan, pariwisata, lapangan kerja dan masa depan ekonomi Bangka Belitung. DPRD sudah memulai dan akan terus mengawal. Sekarang kita membutuhkan keseriusan Pemerintah Provinsi untuk menghimpun seluruh kekuatan daerah agar konektivitas Bangka–Jakarta dan Belitung–Jakarta benar-benar dapat diwujudkan,” tutupnya. (Agus Priadi)
About The Author
