PANGKALPINANG, Penalikenews.com — DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) meminta tiga orang wakil rakyat Babel yang duduk di DPR RI untuk lebih serius dan proaktif memperjuangkan hak-hak daerah, seperti Dana Bagi Hasil (DBH) royalti timah dari pemerintah pusat.
Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua IV DPRD Babel, Edi Nasapta, usai melaksanakan kunjungan kerja Komisi III DPRD Babel ke Komisi V DPR RI guna membahas kondisi keuangan daerah,Senin (07/09/26).
Edi mengatakan, dalam kunjungan itu pihaknya menyampaikan sejumlah persoalan krusial yang kewenangannya berada di tangan pemerintah pusat.
Mulai dari masalah kehutanan, perkebunan kelapa sawit, Hak Guna Usaha (HGU), pertambangan logam, hingga Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah yang dinilai sudah tidak efektif.
Menurutnya, berbagai persoalan dan keperluan daerah ini wajib dikawal secara maksimal oleh para wakil Babel di Senayan agar aspirasi masyarakat tidak tenggelam.
Salah satu yang mendapat sorotan tajam adalah Dana Bagi Hasil (DBH) royalti timah yang hingga kini belum dibayarkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan.
Edi mengingatkan agar para legislator asal Babel bergerak cepat dan tidak terkesan acuh tak acuh.
”Harusnya coba dicek dulu bener-bener jangan sampai enggak jelas, dan kalau sampai masuk tahun ketiga tidak dibayar, maka mau bagaimana nanti Babel ini,” ujar Edi.
Politikus Partai NasDem itu juga mendorong para wakil rakyat di pusat agar aktif berkoordinasi lintas partai serta melakukan cek and ricek langsung, misalnya melalui Badan Anggaran (Banggar) DPR RI untuk memastikan posisi anggaran tersebut.
Selain pengawalan politik, Edi turut menekankan pentingnya kelengkapan dokumen administratif dan prosedural dari instansi pemerintahan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Menurutnya, jika seluruh dokumen resmi sudah terpenuhi, pihak daerah bersama para legislator harus rajin menagih dan mempertanyakan progres pencairan DBH timah tersebut secara langsung ke pusat, sebab hal itu tidak akan membuahkan hasil jika hanya dibiarkan menunggu.
Menanggapi kunjungan tersebut, Edi menyebutkan bahwa Komisi V DPR RI telah menyatakan kesiapan dan berjanji akan menyuarakan hak-hak serta aspirasi masyarakat Babel secara bersama-sama dalam forum rapat DPR RI maupun lintas kementerian terkait.
Kendati demikian, Edi tetap berharap adanya tanggung jawab nyata dan proaktif dari tiga wakil Babel di DPR RI terhadap daerah pemilihan mereka.
”Kita sangat berharap proaktif dari 3 wakil Babel di DPR RI itu, jangan justru seperti tidak ada beban.
Dinas-dinas juga harus proaktif, termasuk kabupaten/kota untuk ikut mengawal secara prosedural administratif maupun aspiratifnya,” tegas pria asal Belitung tersebut.(Agus Priadi)
About The Author
