TANGERANG ,penalikenews.com— Alokasi anggaran publikasi dan kehumasan pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tangerang mendadak jadi sorotan publik dan pemerhati kebijakan daerah. Besarnya gelontoran dana yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut dinilai tidak sebanding dengan efektivitas output publikasi yang diterima masyarakat.
Berdasarkan data yang dihimpun dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), Bapenda Kabupaten Tangerang menganggarkan dana hingga ratusan juta rupiah untuk pos publikasi media, pembuatan konten digital, serta penyebaran informasi perpajakan daerah.
Sejumlah pihak menilai, skema distribusi anggaran tersebut terkesan kurang transparan dan berpotensi memunculkan pos anggaran yang tumpang tindih.
Kimsom Sinaga Aktivis Kebijakan publik menilai bahwa penyerapan dana publikasi seharusnya berfokus pada perluasan edukasi kewajiban pajak masyarakat, bukan sekadar membangun citra instansi.
”Anggaran publikasi daerah harusnya berdampak langsung pada peningkatan kesadaran warga membayar pajak daerah. Kalau nominalnya besar tapi capaian informasinya tidak terukur, ini patut dipertanyakan efisiensinya,” ujar Kimson.
Selain itu, pemilihan kriteria media penerima kerja sama publikasi juga dikritik karena dianggap belum sepenuhnya proporsional dan transparan.
Meski demikian, publik tetap mendesak Bapenda Kabupaten Tangerang untuk membuka rincian alokasi anggaran publikasi tersebut secara transparan agar tidak memicu prasangka publik. ( Red )
About The Author
