PANGKALPINANG, Penalikenews.com – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung resmi menyepakati dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis dalam Rapat Paripurna di Ruang Rapat Paripurna DPRD Babel, Air Itam, Pangkalpinang, Senin (9/11/2026).
Dua Raperda yang disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) tersebut yakni Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 serta Raperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.
Sementara itu, Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2020 mengenai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) belum disahkan. DPRD bersama pemerintah provinsi sepakat menunda pembahasannya untuk pendalaman lebih lanjut.
Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Sri Gusjaya, dan dihadiri Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, Sekretaris Daerah, jajaran pimpinan perangkat daerah, unsur Forkopimda serta pimpinan instansi vertikal.
Pengesahan APBD 2027 menjadi salah satu agenda penting DPRD Babel dalam menjalankan fungsi anggaran dan memastikan arah pembangunan daerah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Melalui APBD tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan program pembangunan, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta penguatan perekonomian masyarakat.
Ketua DPRD Babel, Didit Sri Gusjaya, memimpin jalannya rapat paripurna sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan bersama antara legislatif dan eksekutif terhadap kebijakan strategis daerah.
“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027 telah kita sahkan bersama. Mari kita jadikan ini momentum untuk terus bekerja demi kesejahteraan rakyat. Sesuai pantun tadi: Untuk rakyat, demi rakyat. Tanpa rakyat, kita tidak ada di sini, dan mari kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab demi kemajuan bersama,” ujar Didit.
Selain APBD, persetujuan Raperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan juga menjadi langkah penting dalam memperkuat kebijakan daerah yang menjamin hak-hak perempuan.
Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum dalam memperluas kesempatan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan, meningkatkan pemberdayaan ekonomi, sekaligus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kekerasan serta diskriminasi.
Regulasi tersebut dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan memberikan perlindungan nyata bagi perempuan di Bangka Belitung.
“Kebijakan daerah harus berpihak kepada keadilan sosial, kemajuan, serta perlindungan nyata bagi kaum perempuan,” tegasnya.
Adapun penundaan pengesahan Raperda RZWP3K menjadi perhatian tersendiri. Pembahasan lanjutan diperlukan untuk memastikan pengaturan pemanfaatan wilayah laut dan pesisir mampu mengakomodasi kepentingan ekonomi masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan.
Dengan disepakatinya dua Raperda tersebut, DPRD Babel berharap kebijakan yang dihasilkan dapat menjadi instrumen pembangunan daerah sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sinergi antara DPRD dan pemerintah provinsi diharapkan terus terjaga dalam menghasilkan regulasi yang berkualitas, transparan, akuntabel, serta berpihak pada kepentingan rakyat Kepulauan Bangka Belitung. (Agus Priadi).
About The Author
