Ombudsman Beri Waktu 30 Hari, TK Negeri Pembina 1 Diminta Kembalikan Dana Pungutan Wali Murid

Bengkulu, Penalikenews.com – Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bengkulu menyimpulkan penetapan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) bulanan dan biaya masuk tahunan di TK Negeri Pembina I Kota Bengkulu sebagai maladministrasi berupa penyalahgunaan wewenang. Praktik itu dinilai sebagai pungutan, bukan sumbangan, karena bersifat wajib dan dikaitkan dengan penerimaan murid baru.

Kesimpulan itu tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan yang merupakan hasil investigasi atas prakarsa sendiri (IAPS) Ombudsman Bengkulu, berdasarkan informasi masyarakat dan pemberitaan media daring mengenai dugaan pungutan di sekolah negeri tersebut.
Investigasi menyoroti tindakan Kepala TK Negeri Pembina I Kota Bengkulu, yang menetapkan SPP bulanan dan biaya masuk tahunan bagi setiap siswa. Biaya masuk mencakup SPP bulan pertama, seragam, buku paket, kegiatan selama satu tahun, hingga alat tulis. Dana SPP antara lain digunakan untuk membiayai tenaga pendidik honorer, pelatih ekstrakurikuler, tenaga kebersihan, dan tenaga keamanan.
Dalam keterangannya kepada Ombudsman, Kepala TK mengklaim telah melalui mekanisme sosialisasi dan rapat dengan wali murid, serta menerapkan subsidi silang bagi keluarga tidak mampu. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu, Ilham Putra, membenarkan adanya kesepakatan sekolah bersama komite dan menyatakan dana BOP PAUD tidak dapat digunakan untuk gaji guru honorer.

Terkait hal tersebut ahli dari Universitas Bengkulu yang turut dimintai pendapat dalam proses pemeriksaan menegaskan bahwa pembayaran tersebut merupakan pungutan, bukan sumbangan, karena bersifat wajib, jumlah dan waktunya ditentukan, serta dikaitkan dengan penerimaan murid baru. Ahli juga menilai alasan bahwa BOP PAUD tidak dapat dipakai untuk honor tidak tepat, karena Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2026 membolehkan penggunaan sebagian dana BOP untuk honor.

Ombudsman menilai penetapan SPP dan biaya masuk itu tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, serta Keputusan Wali Kota Bengkulu Nomor 90 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru. Kekurangan pembiayaan sekolah negeri seharusnya diselesaikan melalui APBD dan optimalisasi BOP, bukan melalui pungutan wajib kepada orang tua murid.

Meski motif di balik pungutan didorong keterbatasan operasional dan niat meningkatkan mutu, Ombudsman menegaskan metodologi penghimpunan dana yang bersifat wajib tetap tidak dibenarkan oleh regulasi pencegahan korupsi dan pungutan liar. TK negeri diperbolehkan menghimpun dana dari wali murid, tetapi hanya dalam bentuk sumbangan yang benar-benar sukarela.
Hasil pemeriksaan akan ditindaklanjuti dengan tindakan korektif kepada pihak terkait, yakni mengembalikan uang yang sudah dipungut kepada wali murid serta menyampaikan laporan penerimaan dan penggunaan dana Tahun Ajaran 2026/2027 secara terbuka kepada orang tua wali murid dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu. Ombudsman juga meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu sesuai kewenangannya melakukan pembinaan kepada TK Negeri tersebut, sekaligus memverifikasi dan memastikan pengembalian dana terkait penerimaan murid baru Tahun Ajaran 2026/2027 telah tuntas. Terkait pelaksanaan tindakan korektif tersebut, Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bengkulu memberikan waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya LHP dan akan melakukan monitoring terhadap perkembangan pelaksanaannya. Langkah ini dimaksudkan agar pelayanan pendidikan di TK Negeri Pembina I Kota Bengkulu berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.*** (Es)

About The Author