DPRD Babel Jadwalkan Ulang RDP dan Besok Cek Lokasi Aktivitas Pertambangan Perairan Teluk Uber

PANGKALPINANG, Penalikenews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menjadwalkan ulang Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait penolakan warga atas aktivitas pertambangan pasir di perairan Teluk Uber. Keputusan ini diambil menyusul ketidakhadiran pihak perusahaan serta pihak-pihak setempat dalam pertemuan yang digelar di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Babel, Kamis (19/11/2026).

Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, menegaskan pihaknya membutuhkan kehadiran seluruh pihak terkait, termasuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka, guna memperoleh keterangan komprehensif mengenai tata ruang wilayah dan dasar hukum evaluasi.

“Kita ingin tahu tata ruang wilayahnya seperti apa. Karena perusahaan dan pemda tidak hadir, agar lengkap dan semua aspirasi terdengar, kita butuh rapat satu kali lagi,” ujar Didit usai memimpin RDP.

Didit menjelaskan, keterlibatan dan kehadiran Pemkab Bangka sangat krusial mengingat perairan Teluk Uber masuk dalam wilayah administrasi daerah tersebut. Meskipun Peraturan Daerah (Perda) Zonasi merupakan kewenangan pemerintah provinsi, implementasi dan usulan perubahan status kawasan sangat bergantung pada pemerintah kabupaten/kota setempat.

Ia mencontohkan langkah Bupati Bangka Selatan dan Bupati Bangka Barat yang sebelumnya mengusulkan perubahan status kawasan tambang menjadi zona perairan tangkap.

“Perda zonasi memang wewenang provinsi, tetapi yang menggunakan nantinya adalah kabupaten/kota. Peran bupati sangat menentukan karena DPRD hanya membahas usulan yang masuk. Tanpa ada usulan dari bupati, kita tidak bisa memprosesnya,” jelas Didit.

Sebagai langkah konkret sebelum menggelar rapat lanjutan, DPRD Babel memastikan akan turun langsung ke lapangan untuk meninjau lokasi pertambangan pada Jumat (20/11/2026) pagi.

“Besok pagi kita akan langsung ke lapangan untuk meninjau lokasi sebagai bahan tindak lanjut,” pungkasnya.(Agus Priadi)

About The Author