PANGKALPINANG, Penalikenews.com – Warga Teluk Uber khawatir Pantai Tikus Emas akan habis akibat aktivitas penambangan pasir laut PT Berkah Bermuda Energi (BBE) di Perairan Teluk Uber Kabupaten Bangka.
Kekhawatiran itu disampaikan tokoh masyarakat Teluk Uber, Abun, usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Kamis (19/11/2026).
Menurut Abun, lokasi tambang berada tepat di depan kawasan wisata unggulan Pantai Tikus Emas, sekaligus di zona tangkap nelayan tradisional. Pengerukan pasir laut dikhawatirkan memicu abrasi parah yang perlahan menggerus garis pantai.
“Alasan pertama pasti karena merusak lingkungan. Bagi nelayan, itu memang zona tangkap mereka. Di samping itu, posisi kegiatan tambang berada di depan Pantai Tikus Emas, jadi pelaku pariwisata juga sangat terdampak. Dengan adanya tambang pasir itu, saya yakin nanti terjadi abrasi. Boleh saya katakan, Pantai Tikus Emas mungkin suatu saat akan habis,” ungkap Abun.
Ia menegaskan, penolakan warga bukan tanpa dasar. Selain mengancam ekosistem, tambang pasir laut juga berpotensi mematikan dua mata pencaharian utama warga, yakni nelayan dan pelaku usaha pariwisata.
Abun juga mempertanyakan keabsahan izin operasional PT BBE. Meski izin disebut telah terbit, warga meragukan prosesnya karena penolakan sudah disuarakan sejak awal rencana tambang muncul.
“Kami mempertanyakan masalah perizinan dari PT BBE, keabsahannya. Sekalipun perizinannya sudah terbit, kami pertanyakan itu prosesnya sudah benar atau belum. Soalnya dari pertama memang terjadi penolakan di masyarakat Teluk Uber,” ujarnya.
Ia menyebut mayoritas warga Teluk Uber tidak pernah memberikan persetujuan. Hal itu merujuk pada hasil musyawarah masyarakat yang telah menghasilkan kesepakatan bulat untuk menolak aktivitas tambang.
Abun juga menyoroti adanya klaim sepihak dari oknum tertentu yang mengatasnamakan warga seolah mendukung kehadiran PT BBE. Menurutnya, hal itu mencederai demokrasi dan berpotensi memecah belah warga.
“Kalau ada pihak-pihak yang mengaku-ngaku bahwa masyarakat menerima kegiatan PT BBE, itu juga kami pertanyakan siapa. Mayoritas masyarakat menolak. Menurut saya itu merusak demokrasi. Jadi janganlah PT BBE mengadu domba masyarakat di Teluk Uber,” tegasnya.
Abun mengungkapkan, pihak perusahaan sebenarnya pernah mengupayakan dialog maupun sosialisasi, baik di tingkat kelurahan maupun pertemuan di salah satu hotel di Pangkalpinang. Namun, seluruh pertemuan tersebut selalu berakhir buntu karena sikap warga yang tetap konsisten menolak.
“Saya tegaskan sekali lagi, kita sudah melakukan musyawarah dan tercapai kesepakatan mayoritas masyarakat menolak. Di luar itu, kalau memang ada masyarakat yang mengaku-ngaku setuju, menurut saya itu patut dipertanyakan, ada apa di balik itu,” tutupnya. (Agus Priadi)











