Bengkulu, Penalikenews.com – Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu menegaskan komitmennya dalam menjaga kesehatan ternak serta mencegah penyebaran penyakit hewan menular. Komitmen tersebut disampaikan dalam rangkaian peringatan Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan yang digelar di kantor dinas setempat, Senin (18/9/2026).
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu, Abdul Hadi, S.Pt., M.M., mengatakan momentum tersebut menjadi refleksi sekaligus penguatan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kesehatan populasi ternak di seluruh wilayah Bengkulu.
Salah satu perhatian utama adalah pengendalian penyakit rabies, khususnya di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap gigitan Hewan Penular Rabies (HPR).
Abdul Hadi menyebutkan, Kabupaten Bengkulu Utara dan Lebong sebelumnya menjadi daerah dengan paparan kasus rabies yang cukup tinggi. Namun, kondisi tersebut kini mengalami penurunan.
“Wilayah paparan terbanyak sebelumnya tercatat berada di Bengkulu Utara dan Lebong, namun saat ini kondisinya sudah jauh menurun. Bahkan untuk tahun ini belum ada laporan kasus rabies baru yang masuk,” ujar Abdul Hadi.
Di sisi lain, Pulau Enggano hingga saat ini berhasil dipertahankan sebagai wilayah bebas rabies. Kondisi tersebut terus dijaga melalui upaya pencegahan dan vaksinasi secara rutin.
Menurut Abdul Hadi, vaksinasi rabies perlu dilakukan setiap tahun karena kekebalan yang diberikan vaksin memiliki masa perlindungan sekitar satu tahun.
“Vaksinasi rabies harus terus dijalankan secara berkala setiap tahun karena masa kekebalan vaksin hanya bertahan selama satu tahun,” jelasnya.
Selain rabies, pemerintah juga melakukan vaksinasi terhadap ternak besar seperti sapi dan kerbau untuk mencegah sejumlah penyakit, di antaranya Septicaemia Epizootica (SE) atau penyakit ngorok, Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), serta Jembrana.
Sebanyak 35.000 dosis vaksin telah didistribusikan dan diberikan kepada ternak di kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu. Distribusi vaksin disesuaikan dengan populasi ternak di masing-masing wilayah.
Kabupaten Bengkulu Utara menjadi daerah dengan alokasi vaksin terbesar karena memiliki populasi ternak yang cukup tinggi.

Untuk menjaga cakupan vaksinasi secara berkelanjutan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu juga akan kembali mengajukan kebutuhan vaksin kepada pemerintah pusat untuk tahun anggaran 2027.
“Kita akan mengajukan kembali kuota vaksin untuk tahun 2027, minimal sama dengan tahun ini,” katanya.
Abdul Hadi memastikan kondisi kesehatan ternak di Provinsi Bengkulu saat ini relatif aman dan kondusif. Setelah pelaksanaan vaksinasi, tidak terdapat laporan kasus aktif PMK, Jembrana maupun SE.
Meski demikian, pemerintah daerah masih menghadapi tantangan dalam pengawasan lalu lintas ternak antarkabupaten maupun antarprovinsi. Salah satu kendalanya adalah belum tersedianya pos pantau atau pos terpadu resmi di sejumlah wilayah perbatasan.
Untuk mengantisipasi masuknya ternak yang berpotensi membawa penyakit, pengawasan di wilayah perbatasan seperti Kabupaten Mukomuko dan Kaur terus diperkuat.
Pengawasan dilakukan dengan melibatkan petugas teknis peternakan di lapangan serta memanfaatkan pendataan berbasis sistem atau aplikasi pelaporan.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pergerakan ternak yang keluar maupun masuk Provinsi Bengkulu dapat terpantau, sekaligus meminimalkan risiko penyebaran penyakit hewan.
Melalui berbagai upaya tersebut, Pemprov Bengkulu berkomitmen mempertahankan kondisi kesehatan hewan sekaligus memperkuat perlindungan terhadap peternak dan masyarakat dari ancaman penyakit hewan menular.(ES)











