DPRD Babel Setujui Perubahan APBD 2026, Pendidikan dan Kesehatan Jadi Prioritas

PANGKALPINANG, Penalikenews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Babel, Senin (21/9/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, dan dihadiri 32 dari 45 anggota dewan sehingga memenuhi kuorum untuk mengambil keputusan.

Dalam pengantarnya, Didit menjelaskan bahwa Raperda Perubahan APBD 2026 telah melalui seluruh tahapan pembahasan sesuai mekanisme yang berlaku, mulai dari pembahasan di tingkat komisi bersama mitra kerja hingga pembahasan Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

“Rancangan Peraturan Daerah telah dibahas secara seksama dan mendalam, dimulai dari tingkat komisi-komisi bersama mitra, kemudian dilanjutkan dengan rapat Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,” kata Didit saat memimpin rapat.

Ia menyebut hasil pembahasan tersebut menjadi dasar bagi DPRD dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk memberikan persetujuan bersama terhadap Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Usai rapat paripurna, Didit menegaskan bahwa DPRD mendukung pengalokasian anggaran yang berpihak pada sektor pendidikan dan kesehatan.

Menurutnya, kedua sektor tersebut merupakan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus sejalan dengan visi dan misi pembangunan yang dijalankan pemerintah.

“Ya, ini memang harus kita dukung. Pendidikan, kesehatan harus kita dukung. Itu kan merupakan visi dan misi Bapak Gubernur dan selaras dengan visi dan misi Bapak Presiden,” ujar Didit kepada wartawan.

Ia menegaskan bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang harus menjadi perhatian utama pemerintah.

“Karena itulah hak primer rakyat, yaitu yang namanya kesehatan dan pendidikan,” katanya.

Didit juga berharap sisa dana yang masih menjadi hak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat segera dicairkan guna memperkuat pembangunan di kedua sektor tersebut.

“Kita doakan mudah-mudahan sisanya cair sehingga bisa membangun kembali kualitas kesehatan dan pendidikan Bangka Belitung,” ujarnya.

Senada dengan DPRD, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani mengatakan Perubahan APBD 2026 tetap difokuskan pada program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, meskipun nilai anggaran mengalami penurunan dibandingkan sebelumnya.

“Rapat hari ini pengesahan APBD Perubahan. Memang agak turun sedikit, tapi dengan uang itu saya rasa cukuplah kalau kita transparan. Karena uang itu judulnya dari rakyat untuk rakyat,” kata Hidayat.

Menurutnya, pemerintah daerah akan memprioritaskan pembiayaan sektor pendidikan dan kesehatan sebelum program-program lainnya.

“Kita utamakan kepentingan-kepentingan kesehatan, pendidikan, sarana, apa pun. Tapi saya rasa uang itu cukup kalau diolah benar-benar,” ujarnya.

“Ya, pendidikan dan kesehatan dulu. Sehat dan pendidikan dulu. Yang lain bisa kita imbang-imbangkan,” katanya.

Pernyataan senada dari DPRD dan Pemerintah Provinsi menunjukkan bahwa sektor pendidikan dan kesehatan akan menjadi fokus utama pelaksanaan Perubahan APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2026, sembari menunggu tambahan ruang fiskal dari pencairan Dana Bagi Hasil yang menjadi hak daerah.(Agus Priadi)

About The Author