Sintang, Penalikenews.com – Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartiyus mengikuti Focus Group Discussion (FGD) tentang Kajian Resiliensi Fiskal Dan Pendanaan Alternatif di Ruang Rapat Kolaborasi Bappeda Sintang pada Selasa, 28 April 2026.
Hadir pada FGD tersebut perwakilan 11 OPD Pemkab Sintang, Rudy Andreas anggota Badan Anggaran DPRD Sintang, dan NGO Pattiro.
Kartiyus Sekda Sintang menjelaskan bahwa Kabupaten Sintang menghadapi situasi fiskal yang tidak ringan.
“Kabupaten Sintang mengalami pemotongan anggaran yang cukup signifikan, yakni sebesar kurang lebih 388 miliar rupiah pada tahun 2026. Kondisi ini tentu berdampak langsung pada berbagai sektor pembangunan dan memaksa kita untuk berpikir lebih adaptif, cermat, dan strategis dalam mengelola sumber daya yang terbatas” terang Kartiyus
dalam konteks tersebut, saya ingin menegaskan bahwa pendekatan “business as usual” tidak lagi memadai. Kita perlu memperkuat ketahanan fiskal daerah melalui dua hal utama: pertama, memastikan belanja daerah semakin tepat sasaran, efisien, dan selaras dengan prioritas pembangunan lestari; kedua, membuka dan mengoptimalkan berbagai sumber pendanaan alternatif di luar APBD” terang Kartiyus
“saya mengapresiasi bahwa selama ini Kabupaten Sintang telah mulai membangun kolaborasi melalui berbagai inisiatif, seperti CSR Award dan Mitra Pembangunan Award. Ini adalah modal penting. Namun ke depan, kolaborasi tersebut perlu kita dorong lebih sistematis, terarah, dan terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah” terang Kartiyus
“untuk itu, saya minta agar OPD memastikan setiap program benar-benar menjawab kebutuhan mendasar masyarakat dan mendukung agenda pembangunan lestari. hindari fragmentasi kegiatan yang kurang berdampak. Bangun tata kelola yang lebih transparan, berbasis data, dan terukur, sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan dapat dipertanggungjawabkan dari sisi manfaat” pesan Kartiyus
“identifikasi peluang pembiayaan dari sektor swasta, filantropi, kemitraan pembangunan, maupun skema inovatif lainnya, dan pastikan ada mekanisme kelembagaan yang mampu mengelolanya. Tidak ada satu OPD pun yang dapat bekerja sendiri dalam situasi ini. Sinergi menjadi kunci untuk menjaga kesinambungan pembangunan” pesan Kartiyus
hasil kajian dari FGD ini tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi benar-benar menjadi dasar dalam merumuskan langkah konkret pemerintah kabupaten sintang dalam menyiasati keterbatasan fiskal, tanpa mengorbankan komitmen kita terhadap pembangunan yang berkelanjutan” tutup Kartiyus. (tim)
About The Author
