Bandung, Penalikenews.com – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI Natalius Pigai membuka kegiatan Kelas Jurnalis HAM, Media Pers Pilar Penting Pembangunan Peradaban HAM di Indonesia yang digelar di Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (20/5).
Dalam paparannya, Natalius Pigai menilai tentang pentingnya kolaborasi dengan media pers dalam rangka pembangunan peradaban HAM di Indonesia.
“Pers diharapkan tidak hanya menjadi pilar demokrasi, tetapi juga menjadi pilar pembangunan peradaban HAM,” kata Pigai.
Pada kesempatan itu, Pigai juga menjelaskan situasi HAM di Indonesia berdasarkan Laporan Pengaduan ke Komnas HAM. Pada tahun 2025, Komnas HAM menerima 2.796 aduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran HAM.
Institusi yang paling banyak dilaporkan adalah Kepolisian RI (752 aduan), diikuti oleh Korporasi/Perusahaan (452 aduan), Pemerintah pusat dan daerah (445 aduan), serta Individu/perseorangan (309 aduan).
Klasifikasi hak yang paling sering dilaporkan meliputi Hak atas kesejahteraan (891 aduan) dan Hak atas keadilan (863 aduan), diikuti Hak atas rasa aman (269 aduan), Hak untuk hidup (134 aduan), dan Hak atas kebebasan pribadi (71 aduan).
Terdapat juga data dari Laporan Tahunan Komnas HAM Tahun 2015 dan 2024 yang menunjukkan jumlah aduan berdasarkan klasifikasi hak dan wilayah terbanyak, serta pihak yang paling banyak diadukan (Polri, Pemerintah Daerah/Pusat, Korporasi).
Ia juga menyebutkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia, pada September 2025 adalah 23,36 juta orang, menunjukkan penurunan dibandingkan Maret 2025 dan September 2024. Angka ini turun dibandingkan September 2015 yang mencapai 28,51 juta orang.
Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2024, mencapai 75,02, meningkat 0,63 poin dibandingkan tahun sebelumnya.
Pertumbuhan IPM pada 2024 lebih cepat, dengan seluruh dimensinya meningkat, terutama standar hidup layak dan pengetahuan. Indonesia berada pada posisi ke-6 di antara negara-negara ASEAN dengan nilai IPM 75,02.
Pada saat wawancara dengan awak media, Natalius Pigai mengatakan, pihaknya berkomitmen menjalin kemitraan strategis dengan media dan insan pers dalam memperkuat demokrasi serta perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.
Menurutnya, pers memiliki peran penting sebagai pilar demokrasi sekaligus penghubung antara rakyat dan pemerintah. Karena itu, Kementerian HAM akan mengawali kerja sama dengan mengundang pimpinan media nasional serta menggelar pelatihan jurnalisme terkait isu hak asasi manusia.
“Kami ingin membangun kerja sama yang saling mendukung tanpa intervensi, tetap menjaga integritas dan kredibilitas masing-masing,” katanya.
Ia menyatakan bahwa media memiliki kontribusi besar dalam pembangunan bangsa, baik melalui kritik, dukungan, maupun penyampaian aspirasi dan keluhan masyarakat kepada pemerintah.
“Media yang baik adalah media yang mampu mengartikulasikan kepentingan rakyat kepada pemerintah sekaligus mengakselerasi kebijakan pemerintah kepada masyarakat,” ujarnya.
Pigai juga menekankan pentingnya menjaga kebebasan pers. Ia menolak adanya anggapan bahwa pers bisa melemah akibat tekanan pemerintah.
“Pers merupakan cahaya yang menerangi masyarakat melalui penyebaran informasi dan pengetahuan. Perkembangan peradaban manusia tidak lepas dari kontribusi media dan jurnalisme,” jelasnya.(Guntur)
About The Author
