SOSIALISASI TINDAK PIDANA SEKTOR JASA KEUANGAN KEPADAAPARAT PENEGAK HUKUM DI PROVINSI BENGKULU

Bengkulu, Penalikenews.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kejaksaan
Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia terus memperkuat sinergi
penegakan hukum serta koordinasi dalam penanganan tindak pidana di sektor jasa
keuangan.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Tindak Pidana di
Sektor Jasa Keuangan kepada Jajaran Kejaksaan dan Kepolisian di wilayah hukum
Provinsi Bengkulu pada 17 November 2026.
Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK, Bapak Feriansyah
menyampaikan bahwa penguatan koordinasi antar aparat penegak hukum merupakan
langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana di sektor
jasa keuangan.

Sejak didirikan berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan UU Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor
Keuangan, hingga 14 November 2026, OJK telah menyelesaikan 192 perkara tindak
pidana di sektor jasa keuangan yang telah dinyatakan lengkap (P-21). Perkara tersebut
terdiri dari 152 perkara Perbankan, 10 perkara Pasar Modal, 25 perkara Asuransi dan
Dana Pensiun, serta 5 perkara Pembiayaan. Selain itu, beberapa upaya paksa yang
dilakukan oleh OJK berkolaborasi dengan aparat penegak hukum, antara lain
penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

Lebih lanjut, Feriansyah menyampaikan bahwa pelaksanaan tugas penyidikan OJK juga
memperoleh penghargaan dari Bareskrim Polri. OJK berhasil meraih predikat Penyidik
Terbaik dalam kategori Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian/Lembaga
selama empat tahun berturut turut pada 2022, 2023, 2024, dan 2025, atas kinerja dan
prestasi dalam penegakan hukum di sektor jasa keuangan.

Menurutnya, penyidikan di OJK harus mampu berinteraksi secara aktif dan positif
dengan aparat penegak hukum dari lembaga lain. Hal tersebut dilakukan melalui
pelaksanaan nota kesepahaman dan pedoman kerja antara OJK, Kejaksaan RI, dan
Kepolisian RI mengenai pencegahan, penegakan hukum, dan koordinasi dalam
penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan.
Pada tanggal 17 Juni 2026, telah diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan
dan Penguatan Sektor Keuangan. Ketentuan tersebut membawa perubahan signifikan
dalam pengaturan penegakan hukum, khususnya penyidikan tindak pidana di sektor
jasa keuangan. Perubahan ini menjadi momentum untuk semakin memperkuat
koordinasi antar aparat penegak hukum yang telah terbangun agar implementasi
ketentuan tersebut berjalan lebih efektif.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 mengatur mekanisme keadilan restoratif yang
dapat diterapkan pada seluruh tahapan penanganan perkara, mulai dari penyelidikan
dan penyidikan oleh penyelidik atau penyidik, tahap penuntutan oleh Penuntut Umum,
hingga tahap pemeriksaan di pengadilan.

keadilan restoratif sebagai transformasi paradigma hukum pidana yang tidak lagi

semata-mata berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga menekankan
pemulihan hak-hak korban, rehabilitasi pelaku, serta pemulihan kondisi sosial melalui
pendekatan restorative justice. Dalam kerangka hukum yang baru, pemidanaan
diposisikan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan yang substantif, sehingga
penyelesaian perkara di luar pengadilan didorong untuk menjadi alternatif yang
diprioritaskan sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, pidana penjara ditempatkan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium)
setelah mempertimbangkan alternatif penyelesaian dan pemidanaan lainnya.
Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi antara OJK dengan
Kejaksaan RI dan Kepolisian RI dalam rangka memperkuat koordinasi dan komunikasi
dalam menangani berbagai bentuk tindak pidana di sektor jasa keuangan, termasuk
yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi serta berdampak luas terhadap masyarakat.

Melalui langkah-langkah penguatan koordinasi dan penegakan hukum tersebut, OJK
optimis dapat terus menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mengantisipasi
peningkatan risiko eksternal dan semakin mendorong penguatan ekonomi nasional.***

About The Author