Sintang, Penalikenews.com – Pemerintah Kabupaten Sintang sedang Menyusun Peraturan Bupati Sintang mengenai Pemberian Bantuan Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang mengalami masalah hukum dalam pelaksanaan tugas kedinasan.
Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartiyus saat memimpin rapat pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Sintang mengenai Pemberian Bantuan Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang pada Kamis, 20 Agustus 2026.
Rapat dihadiri oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Ahyarudin Siregar, Kabag Hukum dan HAM Hengky Ariyanto, Perwakilan Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang Victor Emanuel, Inspektorat Sintang dan OPD terkait.
Kartiyus Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang menjelaskan bahwa bantuan hukum bagi ASN ini akan diurus oleh Bagian Hukum dalam bentuk pelayanan, advokasi dan pendampingan bagi ASN.
“bantuan hukum bagi ASN yang mengalami perkara perdata, pidana dan tata usaha negara dalam kaitannya dengan urusan kedinasan berupa pendampingan hukum, pemberian pendapat hukum dan fasilitasi mediasi. Bantuan hukum dikecualikan bagi ASN yang terlibat korupsi khusus operasi tangkap tangan, perkara pribadi yang bukan kedinasan, berpekara dengan Pemkab Sintang, terlibat terorisme, narkotika dan kejahatan seksual” terang Kartiyus
bantuan hukum ini bagi ASN yang melaksanakan tugas kedinasan terjadi masalah hukum sehingga perlu dilindungi. Di Kabupaten Sintang ini terjadi kekosongan hukum terhadap pemberian bantuan hukum kepada ASN. Nanti yang terlibat memberikan bantuan hukum adalah Bagian Hukum, LKBH KORPRI, dan pihak lain”terang Kartiyus
Pada rapat tersebut seluruh peserta rapat memberikan masukan mulai dari judul peraturan bupati sintang, sampai pasal demi pasal dan ayat demi ayat. Pembahasan cukup alot dan substantif dalam rangka menghasilkan Peraturan Bupati Sintang yang berkualitas.(Tim)
About The Author
